Guna memperlancar akses transportasi masyarakat, Pemerintah Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, bangun jalan rabat beton sepanjang 260 meter. Pembangunan infrastruktur itu dianggarkan menggunakan anggaran dana desa (DD) 2019.  Kegiatan pembangunan Rabat Beton ini didanai dari Dana Desa sebesar Rp.  72.633.000,- Volume kegiatan sepanjang 260 meter dengan tebal rata-rata 10 cm dan lebar 2 meter, total volume 52 M3, selesai dalam waktu 13 hari. Perbekel Desa Kutuh Wayan Pasek, berharap pembangunan jalan rabat beton ini dapat mempermudah ...

Jalan Yeh Padah merupakan jalur jalan yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam kegiatan sehari - hari. Jalur ini merupakan jalur yang sangat penting bagi Masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari Masyarakat. Untuk itu, keberadaan jalan ini haruslah tetap terjaga dengan baik.  Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Desa Kutuh menganggarkan Kegiatan Senderan/Dinding Penahan Tanah untuk mengamankan jalan Yeh Padah dari gerusan air hujan. Sehingga ruas jalan ini akan tetap aman sepanjang tahun. Kegiatan pembangunan senderan ini didanai dari Dana Desa ...

Jalan Bangbang Pucuk merupakan jalur jalan yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam  interaksi sosial ekonomi sehari - hari. Jalur ini merupakan jalur vital pengangkutan hasil - hasil produksi masyatakat untuk dijual ke pasar. Untuk itu, keberadaan jalan ini haruslah tetap terjaga dengan baik.  Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Desa Kutuh menganggarkan Kegiatan Senderan/Dinding Penahan Tanah untuk mengamankan jalan Bangbang Pucuk dari gerusan air hujan ketika musim hujan tiba. Sehingga ruas jalan ini akan tetap aman sepanjang tahun. Kegiatan pembangunan ...

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat Pemerintah Desa Kutuh mengembangkan Sistem Informasi Desa berbasis website. Sistem yang dipergunakan berplatform OpenSID. Platform ini digunakan mengingat sistem ini gratis dan tidak membebani desa dalam biaya pengadaan software atau sistem operasi. Pengembangan Sistem Informasi Desa dimaksudkan untuk membuka akses informasi publik kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat lokal, nasional maupun internasional. Hal ini dimungkinkan mengingat sistem informasi yang dibangun berbasis ...

Dalam rangka memperluas wawasan masyarakat di pedesaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi beserta pegiat dan pengamat desa berupaya menyusun buku-buku tentang tata kelola pemerintah desa.  Berikut buku - buku tersebut disajikan di Perpustakaan Desa Digital. ...

Selama enam dekade sejak 1945, Republik Indonesia tidak memiliki regulasi tentang desa yang kokoh, legitimate dan berkelanjutan. Perdebatan akademik yang tidak selesai, tarik menarik politik yang keras, kepentingan ekonomi politik yang menghambat, dan hasrat proyek birokrasi merupakan rangkaian penyebabnya. Perdebatan yang berlangsung di sepanjang hayat selalu berkutat pada dua hal. Pertama, debat tentang hakekat, makna dan visi negara atas desa. Sederet masalah konkret (kemiskinan, ketertinggalan, keterbelakangan, ketergantungan) yang melekat ...

Latar BelakangUndang-Undang Desa yang baru mengamanatkan hak dan kewajiban yang tidak ringan bagi desa. Pasal 67 ayat (1), di dalam undang-undang desa secara substansial menyebutkan bahwa desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, menetapkan dan mengelola kelembagaan desa, dan mendapatkan sumber pendapatan. Sementara pada ayat (2), eksplisit disebutkan bahwa kewajiban desa terdiri dari: a) melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan NKRI; b) meningkatkan kualitas ...